Ilustrasi - Antara News
Sepanjang tahun 2025, nama Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang juga menjabat sebagai Sekjen PSI, terus jadi sorotan. Tak hanya karena kiprahnya dalam sektor kehutanan, tetapi juga karena serangkaian kontroversi yang tak kunjung reda, yang berujung pada krisis kepercayaan publik dan pemerintahan. Dari sindiran terhadap Megawati hingga foto viral yang melibatkan mantan tersangka pembalakan liar, berbagai isu ini tidak hanya mengguncang citra pribadi Raja Juli, tetapi juga menyoroti ketegangan dalam politik Indonesia yang lebih luas. Meskipun Raja Juli telah memberikan klarifikasi terhadap beberapa isu, dampaknya tetap membekas dan menambah daftar panjang masalah dalam kepemimpinannya.
Sindiran terhadap Ketum PDIP, Megawati
Kontroversi pertama yang memicu gelombang kritik datang pada Februari 2025, ketika Raja Juli Antoni menyindir Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, lewat media sosial. Megawati menginstruksikan kepala daerah PDIP untuk menunda keberangkatan retret demi konsolidasi internal partai, namun Raja Juli malah mempertanyakan apakah para kepala daerah tersebut lebih loyal kepada rakyat atau kepada partai. Sindiran terbuka ini langsung menimbulkan reaksi keras dari kalangan elite politik, yang menilai Raja Juli telah mencampuri urusan internal partai lain. Sebagai seorang menteri, seharusnya Raja Juli menjaga etika politik dan menghindari intervensi langsung terhadap dinamika partai politik lain. Tindakan ini menurunkan citra Raja Juli sebagai pejabat publik yang profesional dan bijaksana.
Nepotisme Kader PSI di Kementerian Kehutanan
Tak lama setelah itu, kontroversi lainnya muncul terkait penunjukan 11 kader PSI ke dalam Tim FOLU Net Sink 2030, yang dibentuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Para kader yang dipilih memiliki latar belakang yang lebih relevan dengan politik ketimbang isu kehutanan atau perubahan iklim, yang memunculkan tudingan nepotisme. Hal ini semakin memperburuk pandangan publik tentang Raja Juli yang lebih mengutamakan loyalitas politik daripada kapasitas dan kompetensi. Sebagai Menteri Kehutanan, penunjukan individu tanpa kualifikasi yang jelas untuk menangani isu lingkungan hidup adalah langkah yang kontraproduktif dan merugikan kredibilitas pemerintah dalam sektor ini.
Foto Bermain Domino dengan Pelaku Pembalakan Liar Hutan Azis Wellang
Namun, puncak kontroversi terjadi pada September 2025, ketika sebuah foto yang menunjukkan Raja Juli bermain domino dengan Azis Wellang, mantan tersangka kasus pembalakan liar, menjadi viral. Meskipun Raja Juli mengklaim tidak mengetahui identitas Azis saat itu, gambar tersebut tetap memicu kecaman dari publik dan aktivis lingkungan. Sebagai seorang pejabat tinggi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia, bergaul dengan individu yang memiliki rekam jejak buruk terkait lingkungan hidup sangatlah tidak pantas. Hal ini mencerminkan ketidakpekaan Raja Juli terhadap dampak sosial dan politik dari tindakannya. Klarifikasinya yang menyebutkan bahwa ia hanya sedang memenuhi janji bertemu Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tidak cukup untuk meredakan kontroversi ini.
Bencana Alam Nasional Akibat Kerusakan Alam di Sumatera
Pada akhir tahun 2025, bencana alam berupa banjir dan longsor yang melanda Sumatera menambah daftar panjang kontroversi Raja Juli. Aktivis dan politisi langsung mengaitkan bencana ini dengan kerusakan hutan, yang semakin memperburuk ketahanan alam dan masyarakat. Sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli seharusnya lebih proaktif dalam mengantisipasi perusakan hutan yang kerap menjadi pemicu bencana alam. Meski ada klaim penurunan tingkat deforestasi pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, angka 166.450 hektar hutan yang hilang tetap menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas kebijakan yang dijalankan Raja Juli.
Tingginya Deforestasi 2025 dan Desakan Mundur dari DPR RI
Tahun 2025 mencatatkan hilangnya lebih dari 166.000 hektar hutan, meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada usaha, upaya untuk mengurangi deforestasi di bawah kepemimpinan Raja Juli belum optimal. Anggota DPR Usman Husin bahkan mendesak agar Raja Juli mundur, mengingat dampak langsung dari deforestasi terhadap bencana alam yang terjadi di Sumatera. Desakan ini semakin menguat seiring dengan kritik yang menyebutkan bahwa Raja Juli gagal menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam menanggulangi kerusakan hutan yang semakin parah.
Kritik Susno Duadji Atas Ketidaktransparanan dalam Menangani Perusakan Hutan
Sementara itu, kritik juga datang dari mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji, yang menilai Raja Juli tidak transparan dalam mengungkap identitas perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perusakan hutan. Susno menegaskan bahwa kerusakan hutan akibat praktik ilegal yang terus berlangsung harus disikapi dengan tindakan yang lebih tegas. Namun, Raja Juli terkesan menghindar dari pengungkapan tersebut dan lebih memilih untuk melempar tanggung jawab kepada pihak lain, termasuk Presiden. Sikap ini semakin memperburuk persepsi publik terhadap ketegasan dan integritasnya.
Sindiran Raja Juli Pada Cak Imin
Kontroversi lainnya datang dari pernyataan Cak Imin, Ketua Umum PKB, yang menyerukan agar Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM bertaubat setelah bencana besar yang terjadi di Sumatera. Cak Imin meminta agar evaluasi total dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Menanggapi ini, Raja Juli justru menunjukkan sikap defensif dan sombong, dengan menyatakan bahwa Cak Imin seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat merusak stabilitas kabinet. Respons ini semakin memperkeruh ketegangan politik antara Raja Juli, Cak Imin, dan partai-partai politik lainnya.
Ketegangan Politik PSI vs PKB
Kontroversi ini tidak hanya mempengaruhi citra pribadi Raja Juli, tetapi juga semakin memperburuk ketegangan politik dalam kabinet. Sikap yang tidak kooperatif dan defensif terhadap kritik, serta seringkali meremehkan pihak lain, menunjukkan kurangnya kedewasaan politik. Ketegangan ini, ditambah dengan pengabaian terhadap masalah-masalah lingkungan yang sangat mendesak, membuka peluang bagi ketidakstabilan dalam pemerintahan.
Evaluasi Menyeluruh Kepemimpinan Raja Juli di Kementerian Kehutanan
