Ilustrasi - Fadli Zon
Sejarah selalu terdengar seperti sesuatu yang jauh, berdebu, dan selesai. Padahal ia justru sangat dekat, hidup, dan penuh kepentingan. Ia bukan sekadar cerita tentang masa lalu, melainkan cara sebuah bangsa menjelaskan dirinya hari ini. Karena itu, ketika negara kembali turun tangan secara langsung menulis sejarah, wajar jika publik tidak hanya bertepuk tangan, tetapi juga bertanya. Peluncuran buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon bukan sekadar peristiwa kebudayaan, melainkan peristiwa politik dalam makna paling mendasar: siapa yang berhak menentukan ingatan bersama.
Acara itu dibungkus rapi dengan narasi akademik, nasionalisme, dan kebangkitan kelembagaan. Direktorat Sejarah yang dulu dianggap mati kini dihidupkan kembali. Sejarah yang disebut sempat “ditinggalkan” kini diklaim kembali ke pangkuan negara. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar heroik, bahkan emosional. Namun justru di sanalah persoalan dimulai. Sejarah memang penting, tetapi sejak kapan ia harus “dipangku” oleh negara? Dan ketika negara memeluk sejarah terlalu erat, apakah sejarah masih bisa bernapas bebas?
Sejarah, seperti diingatkan Sejarahwan E.H. Carr, adalah dialog antara masa lalu dan masa kini. Tetapi dialog mensyaratkan adanya dua suara yang setara. Ketika satu suara, yakni negara, menjadi penyelenggara, penentu tema, sekaligus pemberi legitimasi, dialog itu perlahan berubah menjadi monolog. Negara berbicara tentang masa lalu, sementara masyarakat diminta mendengarkan dan mengangguk.
Gagasan menulis sejarah dari perspektif Indonesia-sentris tentu tidak sepenuhnya keliru. Kita memang terlalu lama melihat diri sendiri dari kacamata kolonial. Mengoreksi istilah, sudut pandang, dan penilaian yang merugikan bangsa adalah langkah yang wajar. Tetapi masalah muncul ketika nasionalisme tidak lagi menjadi alat baca, melainkan tujuan akhir. Pada titik itu, sejarah berhenti menjadi ruang pencarian kebenaran dan berubah menjadi panggung pembenaran.
Benedict Anderson pernah menulis bahwa bangsa adalah komunitas terbayang. Ia hidup dari cerita-cerita yang terus diulang, disepakati, dan diwariskan. Sejarah adalah bahan bakar utama dari cerita itu. Jika cerita tersebut hanya berisi kemenangan, kebesaran, dan keharmonisan semu, maka yang dibangun bukan bangsa yang dewasa, melainkan bangsa yang mudah tersinggung dan alergi kritik. Nasionalisme yang rapuh selalu membutuhkan sejarah yang dipoles.
Klaim bahwa buku ini ditulis oleh 123 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi sering diajukan sebagai jaminan objektivitas. Namun sejarah tidak bekerja seperti sensus penduduk. Banyaknya penulis tidak otomatis berarti banyaknya sudut pandang. Yang lebih menentukan justru kerangka awal: pertanyaan apa yang boleh diajukan, konflik mana yang layak dibahas, dan luka mana yang sebaiknya dilunakkan. Jika sejak awal bingkai berpikir sudah disiapkan oleh negara, para sejarawan berisiko hanya mengisi ruang kosong dalam narasi besar yang sudah ditentukan.
Di sinilah dilema klasik sejarawan muncul kembali: antara integritas intelektual dan kenyamanan politik. Leopold von Ranke pernah menekankan bahwa tugas sejarawan adalah menulis sebagaimana adanya. Namun “sebagaimana adanya” sering kali tidak nyaman bagi kekuasaan. Ia penuh konflik, korban, kesalahan, dan kekerasan yang tidak heroik. Tidak semua negara siap melihat dirinya di cermin seperti itu.
Keputusan untuk menulis sejarah hingga tahun 2024 adalah bagian paling sensitif sekaligus paling berbahaya dari proyek ini. Sejarah membutuhkan jarak, bukan karena sejarawan pengecut, tetapi karena ingatan kolektif butuh waktu untuk mengendap. Menulis sejarah yang masih berlangsung, terlebih di bawah inisiatif penguasa yang masih aktif, hampir selalu menghasilkan narasi yang defensif. Howard Zinn dengan tajam mengingatkan bahwa netralitas dalam sejarah sering kali berarti berpihak pada yang kuat. Dalam konteks ini, keberpihakan itu hampir mustahil dihindari.
Jilid tentang Orde Baru dan Reformasi seharusnya menjadi ujian paling serius. Indonesia punya pengalaman pahit tentang sejarah resmi yang menutup mata terhadap kekerasan negara. Selama puluhan tahun, tragedi 1965 disederhanakan, korban dihapus, dan pelaku disenyapkan. Sejarah versi negara kala itu rapi, sistematis, dan diajarkan di sekolah, namun pada akhirnya runtuh di hadapan kesaksian korban dan riset independen. Pertanyaannya sederhana: apakah kita benar-benar ingin mengulang pola itu, kali ini dengan bahasa yang lebih halus dan kemasan yang lebih akademik?
George Orwell pernah menulis bahwa siapa yang menguasai masa lalu akan menguasai masa depan. Kalimat ini bukan sekadar kutipan populer, melainkan peringatan. Ketika negara menulis sejarahnya sendiri, selalu ada godaan untuk menyederhanakan konflik dan memutihkan peran. Bukan dengan kebohongan kasar, melainkan dengan seleksi halus: ini ditulis, itu dilewati; ini diperbesar, itu diperkecil. Sejarah tidak dimanipulasi secara frontal, tetapi diarahkan perlahan.
Yang sering dilupakan adalah bahwa sejarah bukan hanya milik negara atau akademisi. Ia juga milik korban, kelompok kecil, dan suara-suara yang tidak pernah mendapat mikrofon. Sejarah perempuan, buruh, petani, masyarakat adat, dan kelompok minoritas sering kali tenggelam di bawah narasi besar tentang elite dan kekuasaan. Jika penulisan ulang ini gagal memberi ruang pada mereka, maka “sejarah baru” itu hanyalah wajah lama dengan riasan berbeda.
Beban moral terbesar justru berada di pundak para sejarawan yang terlibat. Mereka tidak bisa berlindung di balik dalih prosedural. Sejarah adalah pilihan: memilih apa yang ditulis dan apa yang diabaikan. Pilihan itu selalu bernilai politis, sadar atau tidak. Diam terhadap tekanan adalah sikap. Kompromi demi kenyamanan adalah keputusan.
Peluncuran buku ini seharusnya tidak membuat kita langsung percaya, tetapi justru lebih waspada. Sejarah yang sehat tidak meminta kepercayaan buta, melainkan pembacaan kritis. Ia tidak ingin disepakati, tetapi diperdebatkan. Ia tidak mengejar kebanggaan semata, tetapi pemahaman yang jujur.
Jika sejarah hanya membuat kita merasa besar, mungkin ada yang sedang disembunyikan. Tetapi jika ia membuat kita tidak nyaman, mempertanyakan diri sendiri, dan berani menatap masa lalu tanpa romantisasi, di situlah sejarah menjalankan fungsinya yang paling penting: mendewasakan bangsa.
Referensi
1. Carr, E.H. What Is History? Penguin Books.
2. Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.
3. Foucault, Michel. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. Pantheon Books.
4. Zinn, Howard. A People’s History of the United States. Harper & Row.
5. Orwell, George. 1984. Secker & Warburg.
6. Ranke, Leopold von. The Theory and Practice of History. Routledge.
