Ada satu kalimat yang sering muncul setiap kali ketidakadilan terjadi: “Sabar, ini ujian.” Kalimat itu terdengar menenangkan. Ia seperti tangan yang diletakkan di pundak orang yang jatuh. Tapi jika kita diam terlalu lama di sana, kita akan menyadari sesuatu yang ganjil: kalimat itu hampir selalu diarahkan ke korban, jarang sekali ke pelaku.
Agama, dalam banyak masyarakat, hadir sebagai sumber makna ketika hidup terasa tidak adil. Ia memberi bahasa untuk penderitaan, harapan ketika logika ekonomi gagal menjelaskan mengapa kerja keras tidak berbuah layak. Namun justru karena posisinya yang sakral, agama sering diseret masuk ke wilayah yang tidak netral: ia dipakai untuk menstabilkan ketimpangan, bukan menggugatnya.
Masalahnya bukan pada agama itu sendiri, melainkan pada cara nilai-nilainya dioperasikan dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Ketika agama lebih sering mengajarkan ketundukan daripada keadilan, lebih sering menasihati kesabaran daripada keberanian moral, maka ada yang sedang dibelokkan.
Dalam sejarahnya, hampir semua agama besar lahir dari konteks ketidakadilan. Mereka hadir sebagai kritik terhadap kesewenang-wenangan, penumpukan kekayaan, dan kekuasaan yang melampaui batas. Tetapi dalam praktik kontemporer, agama sering kali justru berdamai dengan struktur yang ia kritik di awal kelahirannya.
Kita bisa melihatnya dalam cara penderitaan ekonomi diperlakukan. Upah rendah dijelaskan sebagai cobaan iman. Kemiskinan dibingkai sebagai ladang pahala. Ketimpangan dipersonalisasi menjadi urusan takdir, bukan kebijakan. Dalam narasi semacam ini, orang miskin diajak berdamai dengan kondisinya, sementara sistem yang melanggengkannya dibiarkan berjalan tanpa gangguan.
Ada pergeseran moral yang halus tetapi berbahaya. Nilai-nilai agama yang seharusnya bersifat membatasi membatasi keserakahan, membatasi eksploitasi, membatasi akumulasi berlebihan justru berubah menjadi nilai yang menenangkan. Menenangkan mereka yang dirugikan agar tidak marah terlalu keras. Agar tidak bertanya terlalu jauh. Agar tidak menggugat terlalu dalam.
Ekonomi, tentu saja, tidak pernah netral. Ia selalu mengandung pilihan moral: siapa yang dilindungi, siapa yang dikorbankan, siapa yang diuntungkan oleh kebijakan tertentu. Namun ketika keputusan ekonomi dibungkus dengan bahasa agama, kritik terhadapnya sering dianggap sebagai kritik terhadap iman itu sendiri. Di sinilah agama menjadi tameng, bukan kompas.
Kita jarang mendengar khotbah yang secara eksplisit mengkritik struktur upah yang tidak adil, praktik rente, atau akumulasi kekayaan ekstrem. Sebaliknya, kita lebih sering mendengar nasihat tentang keikhlasan individu. Seolah masalah terbesar masyarakat adalah kurangnya sabar, bukan ketimpangan yang sistematis.
Padahal dalam hampir semua tradisi keagamaan, ada batas moral yang jelas terhadap kekayaan dan kekuasaan. Ada larangan menimbun, peringatan terhadap penindasan, dan ancaman keras bagi mereka yang hidup dari keringat orang lain. Tetapi pesan-pesan ini sering dipinggirkan karena dianggap terlalu politis, terlalu konfrontatif, atau terlalu “mengganggu stabilitas”.
Stabilitas bagi siapa, sebenarnya?
Ketika agama lebih nyaman berada di sisi keteraturan daripada keadilan, ia kehilangan daya kritisnya. Ia tetap memberi penghiburan, tetapi kehilangan fungsi profetiknya. Ia menenangkan luka, tetapi tidak menghentikan pisau.
Dalam konteks ini, moralitas menjadi selektif. Orang miskin diminta jujur, tetapi korporasi diberi ruang untuk menghindari pajak. Individu diajak hidup sederhana, tetapi konsentrasi kekayaan dianggap wajar sebagai hasil kompetisi. Kesalehan diukur dari perilaku privat, bukan dari posisi seseorang dalam struktur ketidakadilan.
Ini bukan kebetulan. Moral yang hanya bekerja di level individu adalah moral yang aman bagi sistem. Ia tidak menuntut perubahan struktural. Ia tidak mengganggu arus modal. Ia tidak mempersoalkan distribusi. Ia hanya mengatur sikap batin agar orang tetap fungsional dalam kondisi yang tidak adil.
Agama, dalam bentuk seperti ini, berubah menjadi teknologi sosial. Ia membantu masyarakat bertahan, tetapi tidak membantu mereka berubah. Ia merawat ketertiban, bukan keadilan. Dan dalam jangka panjang, ini menciptakan kelelahan moral: orang lelah disuruh sabar, tetapi tidak pernah diajak berdaya.
Yang lebih ironis, nilai agama sering dipanggil untuk menertibkan protes. Kemarahan dianggap tidak bermoral. Perlawanan dianggap tidak santun. Padahal banyak teks keagamaan justru lahir dari kemarahan yang etis kemarahan terhadap ketidakadilan yang dinormalisasi.
Kemarahan semacam itu bukan dosa. Ia adalah sinyal moral bahwa ada yang salah. Ketika kemarahan selalu diredam, bukan diarahkan, agama kehilangan perannya sebagai pembela yang lemah.
Kita perlu membedakan antara kesabaran sebagai kebijaksanaan dan kesabaran sebagai alat pembungkaman. Yang pertama memberi ruang refleksi dan ketahanan. Yang kedua hanya memperpanjang penderitaan tanpa perubahan. Agama seharusnya membantu membedakan keduanya, bukan mengaburkannya.
Ekonomi yang tidak netral membutuhkan agama yang tidak jinak. Agama yang berani mengatakan bahwa tidak semua keuntungan sah secara moral. Bahwa tidak semua hukum positif adil. Bahwa ada batas etis yang tidak boleh dilanggar meskipun pasar mengizinkannya.
Tanpa itu, agama akan terus hadir sebagai penghibur yang baik, tetapi pembela yang absen.
Pertanyaannya bukan apakah agama relevan dalam urusan ekonomi, tetapi di pihak siapa agama berdiri ketika kepentingan bertabrakan. Apakah ia berdiri di sisi mereka yang menanggung dampak, atau di sisi mereka yang diuntungkan oleh ketimpangan?
Jika agama hanya hadir untuk menguatkan mereka yang terluka agar tetap bertahan, tetapi tidak pernah menantang sumber lukanya, maka ada ketidakseimbangan moral yang serius. Dan ketidakseimbangan itu, cepat atau lambat, akan dibaca oleh generasi berikutnya sebagai kemunafikan.
Agama tidak kehilangan maknanya karena dunia menjadi kompleks. Ia kehilangan makna ketika dipaksa menjadi netral di hadapan ketidakadilan. Karena dalam dunia yang timpang, netralitas bukanlah kebajikan. Ia adalah keberpihakan yang disamarkan.
Dan mungkin di situlah tugas moral kita hari ini: mengembalikan agama ke fungsi awalnya bukan sebagai obat penenang bagi korban, tetapi sebagai batas yang tegas bagi mereka yang terus melukai atas nama pasar, efisiensi, dan pertumbuhan.
Referensi
1. Weber, M. (1905). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Routledge.
2. Marx, K. (1844). Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right.
3. Gutierrez, G. (1973). A Theology of Liberation. Orbis Books.
4. Polanyi, K. (1944). The Great Transformation. Beacon Press.
5. Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press.