Ilustrasi - Getty Image
Setiap kali kata “feminisme” diucapkan di ruang publik Asia, ia sering hadir bukan sebagai alat pembebasan yang membumi, melainkan sebagai paket ide impor yang sudah jadi lengkap dengan kosa kata, sejarah, dan musuh-musuhnya sendiri. Feminisme datang dengan asumsi: bahwa perempuan selalu berada di posisi tertindas oleh sistem patriarki yang seragam di mana-mana; bahwa sejarah penindasan perempuan bersifat universal; dan bahwa jalan pembebasan pun harus mengikuti jalur yang sama seperti yang dilalui Eropa dan Amerika.
Masalahnya, asumsi itu jarang diuji secara serius dalam konteks Asia. Feminisme modern terutama yang dominan di diskursus global lahir dari pengalaman historis yang sangat spesifik: feodalisme Eropa, gereja patriarkal, hukum kepemilikan yang menyingkirkan perempuan, dan revolusi industri yang memisahkan ruang domestik dari ruang publik. Ketika pengalaman ini dipaksakan sebagai kacamata tunggal untuk membaca Asia, yang terjadi bukan pembebasan, melainkan reduksi sejarah dan kekerasan epistemik.
Asia bukan Eropa. Dan sejarah relasi gender di Asia tidak bisa dibaca dengan peta feodalisme Barat semata.
Feminisme dan Sejarah yang Dibawanya
Feminisme Barat lahir sebagai respons terhadap struktur sosial Eropa abad pertengahan dan modern awal. Di sana, perempuan secara hukum dan teologis ditempatkan sebagai subjek kelas dua. Hak kepemilikan, pendidikan, dan partisipasi politik secara sistematis dirampas. Gereja memainkan peran sentral dalam mengukuhkan hierarki gender, sementara feodalisme menempatkan perempuan sebagai bagian dari properti ayah, suami, atau tuan tanah.
Dari pengalaman inilah feminisme muncul sebagai perlawanan. Maka tidak mengherankan jika bahasa feminisme sarat dengan istilah seperti patriarchy, domestic oppression, public–private divide, dan male dominance. Semua konsep ini lahir dari pengalaman historis tertentu.
Namun ketika feminisme ini dibawa ke Asia, sering kali ia datang dengan klaim universalitas seolah seluruh dunia mengalami penindasan perempuan dengan pola yang sama. Di sinilah problem dimulai. Bukan karena Asia bebas dari ketimpangan gender, melainkan karena bentuk, sejarah, dan struktur ketimpangannya berbeda.
Asia dan Relasi Gender yang Tidak Tunggal
Asia bukan satu kesatuan homogen. Namun banyak masyarakat Asia pra-kolonial memiliki relasi gender yang jauh lebih cair dibanding Eropa feodal. Dalam banyak komunitas agraris Asia, perempuan tidak sepenuhnya terkurung di ranah domestik. Mereka terlibat dalam produksi, perdagangan, ritual, bahkan politik lokal.
Kita bisa melihat contoh ekstrem yang sering dilupakan dari Dinasti Mongol. Dalam masyarakat Mongol, perempuan bukan hanya pengelola rumah tangga, tetapi juga aktor politik dan ekonomi. Ketika laki-laki pergi berperang atau berburu, perempuan mengelola klan, mengatur distribusi sumber daya, bahkan mengambil keputusan strategis. Tokoh-tokoh perempuan seperti Töregene Khatun atau Sorghaghtani Beki bukan anomali, melainkan produk sistem sosial yang mengakui kapasitas perempuan sebagai subjek penuh.
Ini bukan romantisasi. Ini fakta sejarah yang sering disingkirkan karena tidak cocok dengan narasi besar feminisme Barat yang membutuhkan “perempuan tertindas” sebagai titik tolak universal.
Di banyak masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara, sistem kekerabatan matrilineal atau bilateral juga menunjukkan bahwa kekuasaan gender tidak selalu vertikal dan timpang. Di Minangkabau, misalnya, kepemilikan tanah diwariskan melalui garis perempuan. Di beberapa masyarakat Asia Timur, perempuan memegang peran sentral dalam ekonomi rumah tangga dan perdagangan lokal.
Apakah ini berarti Asia adalah surga kesetaraan gender? Tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Asia tidak bisa dijelaskan dengan satu teori patriarki ala Eropa.
Kolonialisme dan Produksi “Perempuan Asia yang Tertindas”
Ironisnya, banyak bentuk ketimpangan gender yang hari ini dianggap “tradisi Asia” justru diperkuat atau bahkan diciptakan oleh kolonialisme. Kekuasaan kolonial Eropa membawa hukum, moralitas, dan struktur sosial mereka sendiri termasuk pandangan patriarkal tentang peran perempuan.
Di banyak wilayah Asia, kolonialisme mengubah relasi produksi, meminggirkan peran ekonomi perempuan, dan memperkenalkan sistem hukum yang membatasi hak-hak mereka. Namun setelah kolonialisme berakhir, narasi feminisme global sering gagal membedakan antara ketimpangan yang berasal dari tradisi lokal dan ketimpangan yang merupakan produk kolonialisme.
Akibatnya, perempuan Asia sering diposisikan sebagai korban ganda: pertama oleh struktur sosial pascakolonial, kedua oleh wacana global yang melihat mereka sebagai “tertinggal” dan perlu “diselamatkan” oleh feminisme Barat. Ini bukan solidaritas; ini paternalism ideologis.
Ketika Feminisme Menjadi Dogma
Masalah utama bukan feminisme sebagai upaya memperjuangkan keadilan gender. Masalahnya adalah ketika feminisme berubah menjadi dogma universal yang menolak membaca konteks. Dalam bentuk ini, feminisme tidak lagi menjadi alat analisis, tetapi menjadi identitas politik yang kaku.
Di Asia, ini sering tampak dalam cara isu gender dibahas: kompleksitas sejarah lokal disederhanakan; relasi sosial direduksi menjadi dikotomi penindas–tertindas; dan perempuan diperlakukan sebagai kategori homogen tanpa kelas, etnis, atau sejarah.
Pendekatan seperti ini justru berbahaya. Ia menghapus agensi perempuan Asia, mereduksi mereka menjadi objek teori, bukan subjek sejarah. Perempuan Asia tidak “menunggu disadarkan”; mereka memiliki sejarah perlawanan, negosiasi, dan kekuasaan yang panjang meski tidak selalu cocok dengan kerangka feminisme Barat. Kita Membutuhkan Paradigma, Bukan Label
Jika kita sungguh peduli pada keadilan gender di Asia, maka yang dibutuhkan bukan adopsi mentah feminisme Barat, melainkan paradigma kritis yang berangkat dari sejarah dan praktik Asia sendiri. Paradigma ini tidak menolak kesetaraan, tetapi menolak universalisme palsu.
Paradigma ini bertanya: bagaimana relasi gender bekerja dalam struktur ekonomi, budaya, dan politik lokal? Bagaimana kolonialisme mengubah relasi tersebut? Bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi subjek dalam sejarah, bukan hanya korban atau penindas?
Dengan paradigma seperti ini, kita bisa membicarakan ketimpangan tanpa menyalin musuh dan solusi dari Eropa. Kita bisa mengkritik praktik yang merugikan perempuan tanpa harus menyangkal seluruh sejarah Asia sebagai “patriarkal”.
Mengatakan bahwa feminisme dalam bentuk dominan Barat tidak sepenuhnya relevan di Asia bukan berarti menolak keadilan gender. Justru sebaliknya: ini adalah upaya untuk menyelamatkan perjuangan kesetaraan dari simplifikasi dan kolonisasi intelektual.
Asia tidak butuh diseragamkan agar bisa adil. Ia butuh dibaca dengan jujur. Relasi gender di Asia memiliki sejarah yang kompleks, kadang egaliter, kadang timpang, sering kali kontradiktif. Membaca sejarah ini dengan kacamata feodalisme Eropa hanya akan menghasilkan kesimpulan yang keliru dan solusi yang tidak membumi.
Jika feminisme ingin relevan di Asia, ia harus berani melepaskan klaim universalitasnya. Ia harus mau berdialog dengan sejarah lokal, bukan menghakiminya. Sebab pembebasan sejati tidak pernah lahir dari penyeragaman, melainkan dari pemahaman yang radikal terhadap konteks.
Dan mungkin, di titik itu, feminisme tidak lagi hadir sebagai ide impor, tetapi sebagai praktik keadilan yang tumbuh dari tanahnya sendiri.
Referensi
Abu-Lughod, L. (2013). Do Muslim women need saving? Harvard University Press.
Bourdieu, P. (2001). Masculine domination (R. Nice, Trans.). Stanford University Press.
Mohanty, C. T. (1988). Under Western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses. Feminist Review, 30, 61–88. https://doi.org/10.1057/fr.1988.42
OyÄ›wùmÃ, O. (1997). The invention of women: Making an African sense of Western gender discourses. University of Minnesota Press.
Weatherford, J. (2010). The secret history of the Mongol queens: How the daughters of Genghis Khan rescued his empire. Crown Publishers.
