Di banyak diskusi sosial, ada mantra yang berulang: “Asal bekerja keras, semua akan berhasil.” Kata-kata itu terdengar menenangkan, bahkan motivasional. Mereka memberi harapan sederhana dalam dunia yang kompleks. Namun di balik retorika itu, terselip kebohongan yang telah mengakar secara sistemik, bahwa Meritokrasi atau apa yang orang pahami sebagai keberhasilan murni dari kemampuan dan usaha individu sering digunakan untuk menyalahkan korban ketimpangan sekaligus menutupi struktur sosial-ekonomi yang timpang.
(image: CitizenRiau24) Kerja keras memang penting. Tetapi kerja keras tidak terjadi di ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh modal sosial, modal budaya, kesempatan pendidikan, jaringan, dan yang paling krusial posisi awal dalam struktur sosial. Seseorang yang lahir di keluarga kaya, dengan akses ke pendidikan berkualitas, jaringan profesional, dan stabilitas finansial, memiliki peluang untuk “bekerja keras” dan berhasil jauh lebih tinggi daripada individu yang lahir miskin, tanpa akses dasar, dan terpaksa menanggung beban kehidupan dari usia dini.
Narasi meritokrasi menempelkan kesalahan pada individu yang gagal. Mereka dianggap “malas”, “tidak cukup ambisius”, atau “tidak cerdas”, padahal yang terjadi sebenarnya adalah perangkap struktural: sistem ekonomi, pendidikan, dan politik menciptakan medan permainan yang tidak seimbang. Ilusi meritokrasi menutupi fakta bahwa kebijakan publik, akses modal, dan peluang kerja sering mendukung mereka yang sudah berada di posisi nyaman. Mereka yang berusaha keras dari bawah harus bersaing dalam sistem yang sudah tertata untuk menguntungkan orang lain dan kegagalan mereka dipoles menjadi “kesalahan pribadi.”
Fenomena ini tidak hanya terjadi di ranah ekonomi. Di pendidikan tinggi, misalnya, sekolah dan universitas sering mengajarkan “usaha maksimal akan menghasilkan kesuksesan,” sambil membiarkan biaya pendidikan, hutang, dan ketimpangan akses menjadi hambatan nyata. Generasi muda dibebani optimisme moral percaya bahwa kegagalan adalah refleksi dari kurangnya usaha, bukan akibat sistem yang menindas.
Meritokrasi juga memengaruhi moral publik. Narasi ini mereduksi solidaritas sosial. Mereka yang sukses merasa berhak menilai yang gagal, sedangkan yang gagal disalahkan karena “tidak cukup bekerja keras.” Kritik terhadap ketimpangan pun menjadi sulit karena sistem moral sudah menempatkan individu sebagai satu-satunya agen tanggung jawab. Padahal, kemiskinan dan ketimpangan adalah produk kolektif dari struktur sosial dan ekonomi, bukan kegagalan moral individu semata.
Efek psikologis dari kebohongan meritokrasi juga nyata. Rasa gagal dan malu membayangi mereka yang sudah berjuang keras tapi tetap berada di posisi terbawah. Self-blame menjadi norma; sistem yang timpang disembunyikan di balik kabut “usaha pribadi”. Bahkan mereka yang berhasil pun sering menjadi bagian dari narasi ini, tanpa menyadari bahwa keberhasilan mereka adalah hasil kombinasi kerja keras, keberuntungan, dan struktur sosial yang menguntungkan.
Kritik terhadap meritokrasi bukan serangan pada etika kerja. Ini seruan agar kita melihat realitas di balik retorika moral. Kerja keras harus dihargai, tetapi pengakuan atas keberhasilan harus mempertimbangkan konteks: apakah kesempatan itu setara? Apakah beban awal sama? Apakah sistem menyediakan akses yang adil untuk semua, atau hanya memberi ilusi peluang?
Meritokrasi, dalam banyak kasus, bukan jalan menuju keadilan. Ia adalah cara halus untuk menenangkan hati yang bersalah, menutupi ketimpangan, dan memaksa masyarakat percaya bahwa kegagalan mereka adalah pilihan pribadi. Dunia tidak linear, dan kesuksesan tidak semata-mata soal kerja keras. Mengabaikan fakta ini berarti mempertahankan sistem yang timpang dan menyalahkan orang miskin karena ketidakmampuan mereka mengalahkan rintangan yang dirancang untuk menahan mereka.
Untuk menantang narasi ini, kita perlu menggeser fokus: dari moralisasi individu ke reformasi struktural. Pendidikan, kesehatan, upah, dan akses modal harus dipandang sebagai hak, bukan hadiah. Kesempatan harus dijamin, bukan dijual sebagai buah dari merit pribadi. Hanya dengan itu, kerja keras bisa benar-benar bermakna, bukan menjadi topeng yang menyembunyikan ketidakadilan.
Pada akhirnya, kebohongan tentang kerja keras bukan sekadar kesalahan epistemik; ia adalah instrumen sosial dan politik. Ia menenangkan elite, menyalahkan yang miskin, dan mempertahankan status quo. Tantangan sejati adalah belajar membaca retorika ini dengan kritis, memahami struktur yang menindas, dan membangun masyarakat di mana kerja keras bukan ilusi moral, tetapi jalan yang nyata menuju kesetaraan.
Referensi:
1. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. Dalam J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press.
2. Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. (2011). The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs, and Incomes. Oxford University Press.
3. Collins, R. (1979). The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. Academic Press.
4. Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press.
