Ada masa ketika pendidikan tinggi dipercaya sebagai tangga. Seseorang naik satu per satu: dari keluarga sederhana ke kehidupan yang lebih aman, dari kerja kasar ke pekerjaan bermartabat, dari ketidakpastian menuju masa depan yang bisa direncanakan. Ijazah menjadi simbol bahwa jerih payah tidak sia-sia. Bahwa waktu, tenaga, dan uang yang dikorbankan akan dibalas oleh dunia dengan peluang yang lebih adil.
Hari ini, tangga itu masih berdiri, tapi banyak anak tangganya rapuh. Sebagian patah. Sebagian lagi ternyata mengarah ke ruang yang sama, hanya dengan nama yang berbeda. Pendidikan tinggi masih menjanjikan mobilitas sosial, tetapi janji itu semakin sering gagal ditepati. Bukan karena orang-orang malas belajar, melainkan karena struktur di sekeliling pendidikan telah berubah jauh lebih cepat daripada narasi yang menyertainya.
Banyak mahasiswa masuk universitas dengan keyakinan sederhana: kalau mereka bertahan empat tahun, lulus, dan membawa pulang ijazah, hidup akan bergerak naik dengan sendirinya. Keyakinan ini tidak lahir dari khayalan kosong. Ia diwariskan. Dari orang tua, guru, negara, dan budaya populer yang selama puluhan tahun menempatkan pendidikan sebagai jalan keluar paling rasional dari kemiskinan.
Masalahnya, dunia kerja tidak lagi menunggu di ujung toga.
Ijazah kini sering berfungsi bukan sebagai tiket masuk, melainkan sekadar syarat administratif. Ia membuka pintu, tetapi tidak menjamin ada ruang di dalamnya. Banyak lulusan mendapati bahwa pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan biaya, waktu, dan ekspektasi yang telah mereka tanamkan selama kuliah. Mereka tidak menganggur karena tidak mau bekerja, tetapi karena pekerjaan yang ada tidak cukup untuk menopang hidup secara layak.
Di titik ini, kita perlu jujur: pendidikan tinggi tidak lagi berdiri di atas kontrak sosial yang sama seperti dulu. Dulu, negara dan pasar seolah bersepakat: siapa yang berinvestasi pada pendidikan akan diberi imbal balik berupa stabilitas. Hari ini, risiko investasi itu dipindahkan hampir sepenuhnya ke individu.
Biaya kuliah naik, tetapi jaminan kerja menurun. Kurikulum bertambah padat, tetapi relevansinya sering tertinggal. Mahasiswa diminta adaptif, fleksibel, dan tahan banting, seolah ketidakpastian adalah ujian karakter, bukan masalah sistemik. Kegagalan kemudian dibingkai sebagai kurangnya kompetensi personal, bukan sebagai tanda bahwa mesin sosial tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Di sinilah utang pendidikan muncul, tidak hanya dalam bentuk angka di atas kertas, tetapi juga sebagai beban psikologis. Utang formal terlihat jelas: pinjaman, cicilan, bantuan pendidikan yang harus ditebus dengan waktu dan bunga. Namun ada juga utang informal yang jarang dibicarakan: rasa bersalah kepada orang tua, tekanan untuk “berhasil”, dan ketakutan dianggap menyia-nyiakan pengorbanan keluarga.
Utang informal ini sering lebih berat daripada utang finansial. Ia tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa direstrukturisasi, dan tidak punya tanggal lunas yang jelas. Ia hidup di kepala para lulusan muda yang bekerja di luar bidangnya, menerima upah minim, sambil terus bertanya: “Apakah semua ini sepadan?”
Pertanyaan itu jarang dijawab secara jujur oleh institusi pendidikan. Universitas tetap menjual mimpi. Brosur dipenuhi kata-kata seperti “siap kerja”, “unggul”, dan “berdaya saing global”. Sedikit yang mau membicarakan realitas bahwa pasar kerja semakin sempit, relasi semakin menentukan, dan latar belakang keluarga tetap memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang bisa bertahan.
Mobilitas sosial, yang seharusnya menjadi fungsi utama pendidikan, justru semakin bergantung pada faktor non-akademik. Jaringan, modal sosial, kemampuan bertahan tanpa penghasilan, dan dukungan keluarga menjadi penentu yang tidak tertulis. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tidak lagi menjadi alat pemerataan, melainkan sering kali justru memperlebar jarak.
Mereka yang berasal dari keluarga mapan masih bisa menjadikan kuliah sebagai ruang eksplorasi. Salah jurusan tidak fatal. Lulus terlambat masih bisa ditoleransi. Gaji kecil di awal karier bisa ditopang oleh rumah keluarga. Sebaliknya, bagi mereka yang datang dari kelas pekerja, pendidikan tinggi adalah pertaruhan sekali jalan. Tidak ada ruang gagal yang aman.
Ketika pertaruhan itu tidak menghasilkan mobilitas yang dijanjikan, rasa kecewa berubah menjadi krisis makna. Bukan hanya soal uang, tetapi soal identitas. Banyak lulusan merasa kehilangan pijakan: mereka tidak lagi sepenuhnya bagian dari kelas asalnya, tetapi juga tidak benar-benar diterima oleh kelas yang dijanjikan pendidikan.
Di ruang inilah narasi meritokrasi menjadi problematis. Kita terus mengulang bahwa siapa pun bisa berhasil asal berusaha. Narasi ini terdengar adil, tetapi ia mengabaikan fakta bahwa titik awal tidak pernah sama. Ketika hasil tidak sesuai harapan, individu disuruh bercermin, bukan sistem yang dievaluasi.
Pendidikan tinggi kemudian berfungsi seperti cermin retak: ia memantulkan harapan, tetapi tidak pernah utuh. Mahasiswa diajari berpikir kritis di kelas, tetapi diminta patuh pada realitas pasar yang tidak kritis terhadap ketimpangan. Mereka didorong bermimpi besar, tetapi diperingatkan agar realistis ketika mimpi itu bertabrakan dengan kebutuhan hidup.
Yang lebih menyedihkan, kekecewaan ini sering dibungkam. Mengkritik pendidikan dianggap tidak tahu berterima kasih. Mengeluh tentang pekerjaan dianggap kurang bersyukur. Padahal yang sedang terjadi bukan sekadar keluhan generasi manja, melainkan retaknya janji sosial yang selama ini menopang kepercayaan publik pada pendidikan.
Ini bukan berarti pendidikan menjadi tidak penting. Justru sebaliknya. Pendidikan tetap krusial, tetapi bukan sebagai jaminan otomatis mobilitas sosial. Ia perlu dipahami sebagai ruang pembentukan kesadaran, bukan sekadar mesin penyalur tenaga kerja. Masalah muncul ketika pendidikan dijual sebagai solusi tunggal untuk masalah struktural yang jauh lebih besar.
Sekolah dan universitas tidak bisa sendirian menanggung beban ketimpangan ekonomi. Ketika lapangan kerja berkualitas tidak tumbuh seiring jumlah lulusan, ketika upah tidak sebanding dengan biaya hidup, dan ketika perlindungan sosial lemah, pendidikan akan selalu tampak gagal, sekeras apa pun ia bekerja.
Yang perlu dikritik bukan hanya institusi pendidikan, tetapi juga cara negara dan pasar memperlakukannya. Pendidikan dipaksa mengikuti logika efisiensi dan kompetisi, sementara fungsi sosialnya dikesampingkan. Mahasiswa menjadi “investasi”, dosen menjadi “sumber daya”, dan ilmu diukur dari seberapa cepat ia bisa diuangkan.
Dalam logika ini, kegelisahan lulusan dianggap noise. Padahal ia adalah sinyal. Sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam hubungan antara belajar, bekerja, dan hidup bermartabat. Jika pendidikan tidak lagi menjanjikan masa depan yang lebih aman, maka kita perlu berhenti berpura-pura bahwa masalahnya hanya ada pada individu.
Mungkin yang perlu kita tanyakan bukan lagi “kuliah jurusan apa biar cepat kerja?”, tetapi “masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun dengan pendidikan?” Apakah kita ingin pendidikan yang hanya melayani pasar, atau pendidikan yang juga melindungi manusia dari pasar yang kejam?
Pendidikan tidak bisa menjamin masa depan jika masa depan itu sendiri tidak dijamin secara kolektif. Tanpa kebijakan kerja yang adil, upah layak, dan jaring pengaman sosial, ijazah akan terus kehilangan daya tawarnya. Ia tetap penting, tetapi tidak lagi cukup.
Dan mungkin di sinilah kejujuran harus dimulai. Mengakui bahwa pendidikan tinggi bukan tangga ajaib. Bahwa ia bisa membuka kemungkinan, tetapi juga bisa berakhir sebagai lorong buntu. Bahwa kegagalan lulusan bukan selalu kegagalan personal, melainkan cermin dari sistem yang menuntut banyak, tetapi memberi sedikit.
Mengatakan ini bukan berarti menolak pendidikan, melainkan menolak kebohongan yang dibebankan padanya. Pendidikan seharusnya membebaskan manusia dari ilusi, bukan menciptakan ilusi baru yang lebih mahal harganya.
Jika tidak, kita akan terus melahirkan generasi terdidik yang cemas. Pintar membaca realitas, tetapi tidak punya ruang untuk hidup layak di dalamnya. Dan itu bukan krisis individu. Itu krisis sosial yang sedang kita wariskan dengan rapi, lengkap dengan toga dan foto wisuda.
Referensi:
1. Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. Dalam J. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood Press.
2. Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. (2011). The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs, and Incomes. Oxford University Press.
3. Collins, R. (1979). The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification. Academic Press.
4. Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic.
5. OECD. (2019). Education at a Glance. OECD Publishing.
